Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Merasa Hak Azasinya Dilanggar, Warga Yogyakarta Laporkan Jokowi ke Komnas HAM

Editor

Siput Lokasari melaporkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait pelanggaran Hak asasi manusia yang dialaminya di Yogyakarta ke Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Warga Yogyakarta ini merasa terdiskriminasi oleh negara, karena pemerintah daerah menolak memperpanjang Hak Guna Bangunan milik masyarakat minoritas di Yogyakarta. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Siput Lokasari melaporkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait pelanggaran Hak asasi manusia yang dialaminya di Yogyakarta ke Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Warga Yogyakarta ini merasa terdiskriminasi oleh negara, karena pemerintah daerah menolak memperpanjang Hak Guna Bangunan milik masyarakat minoritas di Yogyakarta. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka

6 Oktober 2022 00:00 WIB

Siput Lokasari menunjukkan berkas dalam laporannya ke Komnas HAM terkait diskriminasi yang diterimanya di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Dia berpendapat berpendapat aturan larangan kepemilikan tanah di DIY bagi warga yang dianggap non-pribumi melanggar Undang-Undang Pembaharuan Agraria. Tempo/Magang/Aqsa Hamka
Siput Lokasari menunjukkan berkas dalam laporannya ke Komnas HAM terkait diskriminasi yang diterimanya di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Dia berpendapat berpendapat aturan larangan kepemilikan tanah di DIY bagi warga yang dianggap non-pribumi melanggar Undang-Undang Pembaharuan Agraria. Tempo/Magang/Aqsa Hamka

6 Oktober 2022 00:00 WIB

Siput Lokasari menunjukkan foto dokumentasi saat Presiden Jokowi menerima rekomendasi dari Ombudsman Republik indonesia Di istana Negara, April 2022 lalu dalam laporannya ke Komnas HAM di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Siput menagih komitmen Jokowi untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman RI. Tempo/Magang/Aqsa Hamka
Siput Lokasari menunjukkan foto dokumentasi saat Presiden Jokowi menerima rekomendasi dari Ombudsman Republik indonesia Di istana Negara, April 2022 lalu dalam laporannya ke Komnas HAM di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Siput menagih komitmen Jokowi untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman RI. Tempo/Magang/Aqsa Hamka

6 Oktober 2022 00:00 WIB

Siput Lokasari menunjukkan surat Rekomendasi Ombudsman RI mengenai peralihan hak milik tanah di Kulon Progo, di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Pria keturunan Tionghoa menyampaikan somasi terhadap Presiden Jokowi lantaran tanahnya di Kulon Progo tidak bisa ia miliki karena dianggap nonpribumi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Siput Lokasari menunjukkan surat Rekomendasi Ombudsman RI mengenai peralihan hak milik tanah di Kulon Progo, di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Pria keturunan Tionghoa menyampaikan somasi terhadap Presiden Jokowi lantaran tanahnya di Kulon Progo tidak bisa ia miliki karena dianggap nonpribumi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka

6 Oktober 2022 00:00 WIB



JokowiPelanggaran HAMKomnas HAM

Foto Terkait

Foto Lainnya