Wakil Bupati Gunung Mas, Arton S Dohong (tengah) usai mendengarkan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkahmah Konstitusi, Jakarta (09/10). Dalam hasil Putusan yang diberikan, Mengadili, menyatakan menolak eksepsi termohon seluruhnya serta menolak permohonan pemohon seluruhnya. TEMPO/Dasril Roszandi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (tengah) saat akan memberikan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (09/10) Adanya kasus dugaan suap kepada ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Bupati Gunung Mas juga menjadi pertimbangan penolakan eksepsi. TEMPO/Dasril Roszandi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (tengah) bersama anggota hakim MK lainya saat berikan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (09/10). TEMPO/Dasril Roszandi

Wakil Bupati Gunung Mas, Arton S Dohong (tengah) berjalan keluar dari ruang sidang usai mendengarkan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkahmah Konstitusi, Jakarta (09/10). Dengan keputusan ini Hambit Bintih yang sedang ditahan KPK tetap menjadi Bupati Gunung Mas. TEMPO/Dasril Roszandi

Wakil Bupati Gunung Mas, Arton S Dohong (kiri) meninggalkan ruang sidang usai mendengarkan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkahmah Konstitusi, Jakarta (09/10). Hambit Bintih masih jadi tersangka penyuapan ketua MK non aktif Akil Mochtar. TEMPO/Dasril Roszandi

Wakil Bupati Gunung Mas, Arton S Dohong (kiri) keluar meninggalkan ruang sidang usai mendengarkan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkahmah Konstitusi, Jakarta (09/10). TEMPO/Dasril Roszandi