Ketua Pemberdayaan Perempuan Dayak Mardiana (kanan) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (7/5). Masyarakat adat Dayak tersebut melaporkan dugaan korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

(dari kanan) Ketua Pemberdayaan Perempuan Dayak Mardiana, Koordinator Komunitas Adat Dayak Manyaan Paju X Yartono dan Sekretaris Komunitas Adat Markus U menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (7/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Ketua Pemberdayaan Perempuan Dayak Mardiana usai melaporkan dugaan korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (7/5). Masyarakat Dayak tersebut melaporkan soal penerbitan ijin usaha perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Barito Timur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Petugas memeriksa barang bawaan masyarakat adat Dayak saat menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (7/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Petugas memeriksa barang bawaan masyarakat adat Dayak saat menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (7/5). Kasus yang dugaan korupsi yang dilaporkan terjadi pada 2011 diduga melibatkan Bupati Barito Timur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho