Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan), mengetok palu usai rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Menurut Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, sebanyak 106 anggota Dewan sudah menandatangani surat usulan penggunaan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

Perwakilan ormas berikan selamat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakarta, 26 Februari 2015. Usulan penggunaan hak angket tersebut diinisiasi oleh sejumlah pemimpin DPRD, seperti Muhammad Taufik dan Abraham Lulung Lunggana. TEMPO/Dasril Roszandi

Salah satu anggota Fraksi memberikan pendapatnya saat rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Ada dua hal yang jadi pemicu penggunaan hak angket, yaitu terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2015 dan norma etika perilaku kepemimpinan Gubernur Provinsi DKI yang dinilai buruk. TEMPO/Dasril Roszandi

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi (tengah), bersama para wakil ketua DPRD, membuka rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Meski hak angket disahkan, namun rapat tersebut tak dihadiri semua legislator, dalam daftar hadir hanya Dalam daftar hadir, tercatat hanya 91 legislator. TEMPO/Dasril Roszandi

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri), bersama para wakil ketua DPRD, menerima surat persetujuan dari anggota fraksi dalam rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. TEMPO/Dasril Roszandi