Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti bersama istri dan dua putranya menyambut para Anggota Komisi III DPR dikediamannya di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Kunjungan ini bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin yang akan digelar di DPR pada Kamis (16/4/2015) besok. Tempo/Dian Triyuli Handoko

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti bersama istri dan dua putranya menyambut para Anggota Komisi III DPR dikediamannya di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Kunjungan ini bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin yang akan digelar di DPR pada Kamis (16/4/2015) besok. Tempo/Dian Triyuli Handoko

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti (kanan) berbincang dengan para Anggota Komisi III DPR di kediamannya di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Komisi III DPR memutuskan untuk lebih dulu mengunjungi kediaman Badrodin Haiti meski belum digelar rapat pleno internal. Tempo/Dian Triyuli Handoko

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti bersama istri menyambut para Anggota Komisi III DPR di kediamannya di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komjen Badrodin Haitu sebagai calon tunggal Kapolri. Badrodin menggantikan Komjen Budi Gunawan yang terseret kasus dugaan korupsi. Tempo/Dian Triyuli Handoko

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti bersama para Anggota Komisi III DPR memberikan keterangan kepada media di Jalan M. Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Kunjungan ini bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin yang akan digelar di DPR pada Kamis (16 April 2015) besok. Tempo/Dian Triyuli Handoko

Para Anggota Komisi III DPR berfoto bersama usai melakukan kunjungan ke rumah calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti di Jalan M. Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Kunjungan ke kediaman Badrodin menjadi rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Namun, jika hasil pleno memutuskan bahwa DPR tidak akan menggunakan hak untuk melakukan uji kelayakan, maka tahapannya dihentikan. Tempo/Dian Triyuli Handoko