Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), mengadakan konferensi pers mengenai sanksi bagi pembakar lahan dan hutan di Jakarta, 22 September 2015. Kementerian LHK memberi sanksi bagi sejumlah perusahaan pembakar lahan dan hutan. TEMPO/Aditia Noviansyah

Dari kiri: Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi, Kemal Amas, dan Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, dalam konferensi Press di Jakarta, 22 September 2015. Sanksi telah dijatuhkan bagi empat perusahaan yang ada di Riau dan Sumatera Selatan. TEMPO/Aditia Noviansyah

Dari kiri: Kemal Amas, Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, dan Kepala Biro Humas, Eka Soegiri, dalam konferensi Press di Jakarta, 22 September 2015. Sanksi itu berupa pencabutan izin, sehingga perusahaan tersebut tak bisa beroperasi lagi. TEMPO/Aditia Noviansyah

Dari kiri: Kemal Amas, Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, dan Kepala Biro Humas, Eka Soegiri usai konferensi Press di Jakarta, 22 September 2015. Sanksi pencabutan izin dijatuhkan kepada empat perusahaan yang terdiri atas perusahaaan perkebunan dan pemanfaatan areal hutan. TEMPO/Aditia Noviansyah

Petugas memantau titik api melalui layar pemantau di Posko Kebakaran Lahan dan Hutan di Manggala Wanabakti, Jakarta, 22 September 2015. Pembakaran lahan secara ilegal ini telah mengakibatkan kebakaran hutan dan kabut asap di Riau dan Kalimantan. TEMPO/Aditia Noviansyah

Titik api terlihat dalam layar pemantau di Posko Kebakaran Lahan dan Hutan di Manggala Wanabakti, Jakarta, 22 September 2015. Kabut asap akibat kebakaran hutan telah menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga Riau dan sekitarnya. TEMPO/Aditia Noviansyah