Sejumlah buruh dari berbagai aliansi pekerja melakukan aksi teatrikal ketika menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, 24 November 2015. Buruh tersebut menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) yang layak dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ANTARA/Septianda Perdana

Massa aksi yang tergabung dalam berbagai serikat Buruh Jawa Timur berunjuk rasa di depan gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, 24 November 2015. Mereka menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan mendesak revisi UMK 2016, serta mendesak segera disusun peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja. ANTARA/M Risyal Hidayat

Massa buruh dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa mogok nasional di kawasan industri Jatiuwung, Tangerang, Banten, 24 November 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencabut PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. ANTARA/Lucky R

Serikat buruh Bekasi melakukan aksi mogok nasional dengan berjalan kaki di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat, 24 November 2015. Mereka meminta Walikota Bekasi membuat dukungan dan surat rekomendasi terhadap penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang inkonstitusional, menghilangkan hak pekerja dan menolak upah murah. ANTARA/Risky Andrianto

Buruh terlibat kericuhan ketika melakukan razia pabrik saat menggelar aksi mogok di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, 24 November 2015. Buruh melakukan aksi mogok nasional yang dilakukan selama tiga hari, yaitu pada 24-27 November, untuk menolak dan menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ANTARA/Wahyu Putro A

Buruh dari berbagai aliansi pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, 24 November 2015. Mereka menuntut upah buruh yang layak dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ANTARA/Septianda Perdana