Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono saat konferensi pers terkait pencabutan SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di Jakarta, 31 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono saat konferensi pers terkait pencabutan SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang belum berakhir masa baktinya. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono saat konferensi pers terkait pencabutan SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung mengatakan Partai Golkar akan mengalami kekosongan kepemimpinan mulai 1 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua umum Partai Golkar hasil munas Ancol, Agung Laksono menjawab pertanyaan awak media, di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono meminta kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar pencalonan Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto ditunda. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua umum Partai Golkar hasil munas Ancol, Agung Laksono menjawab pertanyaan awak media, di Jakarta, 31 Desember 2015. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga meminta kepada Mahkamah Partai untuk segera melaksanakan sidang sebagai landasan untuk melaksanakan Musyawarah Nasional dengan kedua kubu kepengurusan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono saat konferensi pers terkait pencabutan SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono menyatakan menghormati keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang mencabut surat keputusan kepengurusannya. TEMPO/Imam Sukamto