Nelayan mengenakan kostum bertuliskan tuntutan saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 28 Januari 2016. Terkait reklamasi, nelayan mengeluhkan hal tersebut bisa membuat muara sungai dangkal. Alhasil nelayan pun kesulitan mencari ikan. TEMPO/Imam Sukamto

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta membawa poster bertuliskan tuntutan saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 28 Januari 2016. Mereka juga menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan reklamasi pantai dengan proyek Giant Sea Wallnya yang menyebabkan penurunan tanah. TEMPO/Imam Sukamto

Ratusan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 28 Januari 2016. Mereka meminta DPRD DKI untuk menghentikan pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan kawasan strategis Teluk Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

Nelayan membawa alat tangkap ikan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 28 Januari 2016. Terkait reklamasi, nelayan mengeluhkan hal tersebut bisa membuat muara sungai dangkal. Alhasil nelayan pun kesulitan mencari ikan. TEMPO/Imam Sukamto

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 28 Januari 2016. Mereka juga menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan reklamasi pantai dengan proyek Giant Sea Wallnya yang menyebabkan penurunan tanah. TEMPO/Imam Sukamto

Ratusan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, 28 Januari 2016. Mereka meminta DPRD DKI untuk menghentikan pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan kawasan strategis Teluk Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto