Para Nelayan Tradisional Teluk Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di DPRD DKI, 25 Februari 2016. Massa menuntut pembatalan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Nelayan Tradisional Teluk Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menolak Reklamasi Teluk Jakarta di DPRD DKI, 25 Februari 2016. Raperda yang disahkan lapisan legislatif dan eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap merugikan nelayan serta ekosistem pesisir. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Sejumlah Nelayan Perempuan Teluk Jakarta mengikuti unjuk rasa menolak Reklamasi Teluk Jakarta di DPRD DKI, 25 Februari 2016. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Sejumlah Nelayan Tradisional Teluk Jakarta mengikuti unjuk rasa menolak Reklamasi di depan gedung DPRD DKI, 25 Februari 2016. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

Aktivitas kapal pengangkut pasir Vox Maxima di areal reklamasi Teluk Jakarta, 13 Februari 2016. Reklamasi seluas 51 ribu hektare ini merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa atau "Giant Sea Wall" hingga kini masih menuai pro dan kontra. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso