Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah bersiap menjalani sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah (tengah) bersiap menjalani sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Mei 2016. Majelis Hakim mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat (Fahri Hamzah) atas gugatannya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Suasana sidang lanjutan gugatan perdata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Mei 2016. Fahri Hamzah menggugat Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumaithi dan Abdul Muiz Saadih selaku Ketua BPDO PKS. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Kuasa hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru (kiri) saat menjalani sidang lanjutan gugatan perdata terhadap PKS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Mei 2016. Gugatan tersebut dilayakngkan karena tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam proses pemecatan Fahri Hamzah dari PKS. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah berjabat tangan Kuasa hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru sebelum menjalani sidang lanjutan gugatan perdata terhadap PKS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan awak media seusai menjalani sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto