Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri) saat disumpah menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. Pemda Kota Surabaya menggugat dan menguji UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 beserta lampiran huruf A tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan. TEMPO/Amston Probel

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan penjelasan saat menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. Risma mengatakan pendidikan untuk semua orang. Itu sebabnya, tidak boleh ada aturan yang membatasi siapa pun, termasuk warga miskin, untuk mendapatkan pendidikan. TEMPO/Amston Probel

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kanan) saat menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. Menjadi saksi, Risma tidak sendiri, dia ditemani dewan pendidikan, perwakilan guru, perwakilan wali murid, dan pakar di bidang pendidikan. TEMPO/Amston Probel

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta. 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel