Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjalan usai mengikuti sidang perdana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 22 Agustus 2016. Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada yang diajukan sendiri oleh Ahok. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersiap mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan dalam pengajuan gugatan judisial review terhadap Pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 22 Agustus 2016. Dalam sidang ini Basuki Tjahaja Purnama akan maju dalam Pilkada 2017 mendatang, meminta majelis hakim MK menerima dan mengabulkan gugatannya terkait pasal yang menjelaskan mengenai cuti kampanye bagi calon petahana pada Pilkada tersebut. TEMPO/Imam Sukamto

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersiap mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait hak cuti di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 22 Agustus 2016. Sidang tersebut membahas hak cuti yang tidak dapat digunakan oleh kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. TEMPO/Imam Sukamto

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan ke arah wartawan saat akan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 22 Agustus 2016. Ahok berpedapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 telah merampas haknya sebagai Gubernur. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Para awak media menyerbu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan berbagai pertanyaan usai Ahok mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait hak cuti di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 22 Agustus 2016. Ahok berpedapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 telah merampas haknya sebagai Gubernur. TEMPO/Imam Sukamto

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan para awak media usai mengikuti sidang permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait hak cuti di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 22 Agustus 2016. TEMPO/Imam Sukamto