Seorang warga Bukit Duri menunjukkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) dari Pemkot Jakarta Selatan terkait pembongkaran pemukiman akibat proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 20 September 2016. Pemkot Jakarta Selatan memastikan rencana penertiban ini akan berjalan meski pihaknya menghadapi class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). TEMPO/Subekti

Petugas dari Pemkot Jakarta Selatan menempelkan surat peringatan ketiga (SP3) di dinding rumah warga warga yang terkena dampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Subekti

Petugas dari Pemkot Jakarta Selatan melayangkan SP3 kepada warga yang pemukimannya terkena dampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Subekti

Petugas dari Pemkot Jakarta Selatan memberikan surat peringatan ketiga (SP3) kepada warga yang pemukimannya terkena dampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Subekti

Ekspresi warga saat petugas dari Pemkot Jakarta Selatan memberikan surat peringatan ketiga (SP3) terkait penggusuran bangunan akibat dampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Subekti

Petugas dari Pemkot Jakarta Selatan memberikan surat peringatan ketiga (SP3) kepada warga yang pemukimannya terkena dampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Subekti