Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Foto Hari Ini, dari Dukungan KPK hingga Banjir Bandung

Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia (tengah) menyerahkan surat dukungan pemberantasan korupsi kepada perwakilan KPK di Jakarta, 7 November 2017. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung KPK mengusut tuntas pemberantasan korupsi KTP Elektronik yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia (tengah) menyerahkan surat dukungan pemberantasan korupsi kepada perwakilan KPK di Jakarta, 7 November 2017. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung KPK mengusut tuntas pemberantasan korupsi KTP Elektronik yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

7 November 2017 00:00 WIB

Ketua umum Indonesian National Shipowners Associatioan, Carmeillita Hartoto, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 7 November 2017. Carmeillita Hartoto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirjen Perhubungan Laut (nonaktif) Antonius Tony Budiono terkait tindak pidana korupsi kasus suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun 2016-2017. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua umum Indonesian National Shipowners Associatioan, Carmeillita Hartoto, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 7 November 2017. Carmeillita Hartoto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirjen Perhubungan Laut (nonaktif) Antonius Tony Budiono terkait tindak pidana korupsi kasus suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun 2016-2017. TEMPO/Imam Sukamto

7 November 2017 00:00 WIB

Terdakwa Miryam S Haryani, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 7 November 2017. Miryam S Haryani diperiksa sebagai saksi untuk Setya Novanto terkait penyelidikan dan pengembangan kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa Miryam S Haryani, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 7 November 2017. Miryam S Haryani diperiksa sebagai saksi untuk Setya Novanto terkait penyelidikan dan pengembangan kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

7 November 2017 00:00 WIB

Bu Tug memperlihatkan pesanan makanan tradisional Sate Kere di kawasan Setabelan, Surakarta, Jawa Tengah, 7 November 2017. Sebanyak 10.000 lebih tusuk Sate Kere diantaranya Sate Tempe Gembus dan Sate Sapi disajikan dengan menghabiskan 180 kilogram daging tetelan Sapi akan disajikan besok (8/11) untuk pernikahan Kahiyang dan Bobby. Makanan tradisional Sate Kere tersebut sudah menjadi langgan Joko Widodo sejak menjabat menjadi Walikota Solo. Foto: Bram Selo Agung
Bu Tug memperlihatkan pesanan makanan tradisional Sate Kere di kawasan Setabelan, Surakarta, Jawa Tengah, 7 November 2017. Sebanyak 10.000 lebih tusuk Sate Kere diantaranya Sate Tempe Gembus dan Sate Sapi disajikan dengan menghabiskan 180 kilogram daging tetelan Sapi akan disajikan besok (8/11) untuk pernikahan Kahiyang dan Bobby. Makanan tradisional Sate Kere tersebut sudah menjadi langgan Joko Widodo sejak menjabat menjadi Walikota Solo. Foto: Bram Selo Agung

7 November 2017 00:00 WIB

Seorang pelajar melewati banjir Sungai Citarum yang menggenangi Kampung Cieunteung, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang bakal jadi danau pengendali banjir, 7 November 2017. Sebagian warga masih bertahan di kampung tersebut karena ganti rugi bangunan dan tanah warga belum dibayar oleh pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Seorang pelajar melewati banjir Sungai Citarum yang menggenangi Kampung Cieunteung, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang bakal jadi danau pengendali banjir, 7 November 2017. Sebagian warga masih bertahan di kampung tersebut karena ganti rugi bangunan dan tanah warga belum dibayar oleh pemerintah. TEMPO/Prima Mulia

7 November 2017 00:00 WIB