Kamis, 21 Juni 2018

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies Baswedan menyegel 900 bangunan di Pulau D reklamasi karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies Baswedan juga menyegel lahan Pulau C walau belum ada bangunan atau aktivitas pembangunan. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membentangkan spanduk penyegelan di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Terdapat 932 unit bangunan di Pulau D yang terdiri dari 212 unit rukan dan 409 rumah tinggal yang telah selesai, serta 311 unit rukan dan rumah tinggal yang belum selesai. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Suasana pulau reklamasi di Jakarta Utara yang telah disegel pembangunannya oleh Pemerintah DKI Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Dalam kegiatan penyegelan ini, pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 300 petugas Satpol PP. TEMPO/Muhammad Hidayat

Bangunan yang disegel oleh pemerintah DKI Jakarta di Pulau Reklamasi, Jakarta Utara, Kamis, 7 Juni 2018. Bangunan di pulau reklamasi tersebut disegel karena melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta peraturan daerah berkenaan dengan tata ruang. TEMPO/Muhammad Hidayat

Bangunan yang disegel oleh pemerintah DKI Jakarta di Pulau Reklamasi, Jakarta Utara, Kamis, 7 Juni 2018. Suasana lokasi saat penyegelan berlangsung terpantau sepi dan tidak ada pekerja proyek yang terlihat di lokasi tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat