Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Pasiruddin Daulay, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Pasiruddin ditahan KPK selama 20 hari pertama sebagai tersangka dari 38 orang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. TEMPO/Imam Sukamto

Anggota DPRD Sumut, Biller Pasaribu, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Biller Pasaribu juga ditahan sebagai tersangka terkait kasus suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Buton Selatan (nonaktif), Agus Feisal Hidayat, keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Agus Feisal Hidayat kembali diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proyek-proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Mojokerto (nonaktif), Mustofa Kamal Pasa keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK menyatakan berkas perkara Mustofa telah selesai dan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya terkait kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaat Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembanguan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Bener Meriah (nonaktif), Ahmadi bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Ahmadi kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap realisasi komitmen pemberian fee atau hadiah terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Labuhan Batu Utara, Khaerudinsyah Sitorus, meninggalkan gedung KPK setelah diperiksa di Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Khaerudinsyah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo terkait kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Imam Sukamto