Selasa, 13 November 2018

Dua anggota kelompok Perempuan Milenial Indonesia (Permisi) membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Dalam aksinya, mereka menolak pelibatan emak-emak (kaum ibu) sebagai alat politik, khususnya dalam mendukung gerakan bertanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Massa dari Permisi membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Unjuk rasa ini merupakan tandingan atas aksi yang digelar oleh kaum ibu yang menamakan Barisan Emak-emak Militan (BEM) pada pekan lalu di kantor KPU. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Perwakilan dari Permisi berorasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Pekan lalu, massa dari Barisan Emak-emak Militan (BEM) menuntut Presiden Joko Widodo mundur karena sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2019.TEMPO/Fakhri Hermansyah

Anggota kelompok Permisi membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Menurut Permisi, Jokowi tidak harus mundur dari jabatannya karena dalam peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan presiden tidak harus cuti atau mundur dari jabatannya. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Anggota kelompok Permisi membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Dalam aksinya, massa dari Permisi ini membawa spanduk dan berbagai tulisan yang berupa sindiran terhadap kaum ibu yang meminta Jokowi mundur dan juga kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Anggota kelompok Permisi membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Aksi ini diikuti sekitar 200 perempuan. TEMPO/Fakhri Hermansyah