Sejumlah organisasi masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir saat melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. TEMPO/Subekti.

Sejumlah organisasi masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir saat melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. Dalam aksinya massa menolak kebijakan pemerintah mengenai impor garam 3,7 juta ton. TEMPO/Subekti.

Sejumlah organisasi masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir saat melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. Kebijakan importasi garam dianggap sebagai masalah serius bagi keberlangsungan dan kesejahteraan petani garam. TEMPO/Subekti.

Sejumlah massa organisasi masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir saat melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. TEMPO/Subekti.

Sejumlah massa organisasi masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir saat melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. TEMPO/Subekti.

Sejumlah massa organisasi masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir saat melakukan aksi demo di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. TEMPO/Subekti.