Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Tolak Raperda RZWP3K, AMUK Bahari Demo di Gedung KKP

Editor

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Dalam aksi ini, AMUK Bahari menyatakan penolakan terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Dalam aksi ini, AMUK Bahari menyatakan penolakan terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). TEMPO/Muhammad Hidayat

16 Juli 2019 00:00 WIB

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari membawa poster bergambar wajah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dianggap merampas ruang hidup masyarakat pesisir. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari membawa poster bergambar wajah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dianggap merampas ruang hidup masyarakat pesisir. TEMPO/Muhammad Hidayat

16 Juli 2019 00:00 WIB

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. AMUK Bahari juga telah membuka posko pengaduan guna merespon disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk terkait reklamasi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. AMUK Bahari juga telah membuka posko pengaduan guna merespon disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk terkait reklamasi. TEMPO/Muhammad Hidayat

16 Juli 2019 00:00 WIB

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Aliansi ini menilai peraturan itu merampas ruang nelayan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap laut dan perikanan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Aliansi ini menilai peraturan itu merampas ruang nelayan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap laut dan perikanan. TEMPO/Muhammad Hidayat

16 Juli 2019 00:00 WIB

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari membakar ikan dalam aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Aksi ini sebagai bentuk bahwa ikan di Pulau Pari tidak mengandung racun. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari membakar ikan dalam aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Aksi ini sebagai bentuk bahwa ikan di Pulau Pari tidak mengandung racun. TEMPO/Muhammad Hidayat

16 Juli 2019 00:00 WIB

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Dalam salah satu tuntutannya, AMUK Bahari meminta KKP untuk mengevaluasi seluruh Perda Zonasi yang telah disahkan di 21 Provinsi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Dalam salah satu tuntutannya, AMUK Bahari meminta KKP untuk mengevaluasi seluruh Perda Zonasi yang telah disahkan di 21 Provinsi. TEMPO/Muhammad Hidayat

16 Juli 2019 00:00 WIB



KKP

Foto Terkait

Foto Lainnya