Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Dalam aksi ini, AMUK Bahari menyatakan penolakan terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). TEMPO/Muhammad Hidayat

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari membawa poster bergambar wajah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dianggap merampas ruang hidup masyarakat pesisir. TEMPO/Muhammad Hidayat

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. AMUK Bahari juga telah membuka posko pengaduan guna merespon disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk terkait reklamasi. TEMPO/Muhammad Hidayat

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Aliansi ini menilai peraturan itu merampas ruang nelayan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap laut dan perikanan. TEMPO/Muhammad Hidayat

Massa Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari membakar ikan dalam aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Aksi ini sebagai bentuk bahwa ikan di Pulau Pari tidak mengandung racun. TEMPO/Muhammad Hidayat

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari mengadakan aksi di depan gedung KKP, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Dalam salah satu tuntutannya, AMUK Bahari meminta KKP untuk mengevaluasi seluruh Perda Zonasi yang telah disahkan di 21 Provinsi. TEMPO/Muhammad Hidayat


  • KKP