Umat Muslim India gelar salat berjamaah di tengah jalan raya saat melakukan aksi protes menentang undang-undang kewarganegaraan baru, di Delhi, India, 19 Desember 2019. India dihantam gelombang unjuk rasa setelah RUU Amendemen Kewarganegaraan atau Citizenship Amendment Bill (CAB), pada Minggu lalu ditandatangani menjadi undang-undang. REUTERS/Danish Siddiqui

Demonstran menghadiri protes menentang undang-undang kewarganegaraan baru, di Delhi, India, 19 Desember 2019. Penanda-tanganan UU Kewarganegaraan ini akan mempercepat kewarganegaraan bagi agama minoritas, termasuk Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen, dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan yang tiba di India sebelum 2015. Akan Tetapi pengecualian bagi Muslim. REUTERS/Danish Siddiqui

Demonstran meneriakkan slogan-slogan selama protes menentang undang-undang kewarganegaraan baru, di Delhi, India, 19 Desember 2019. India adalah negara dengan sekitar 80 persen Hindu, dan 14 persen Muslim, dan Perdana Menteri India Narendra Modi memenangkan kemenangan besar pada pemilu Mei 2014. Pemerintahan Modi dengan mudah mengendalikan Parlemen. REUTERS/Danish Siddiqui

Demonstran yang membawa plakat dan patung meneriakkan slogan-slogan selama pawai protes melawan Daftar Warga Nasional (NRC) dan undang-undang kewarganegaraan baru, di Kolkata, India, 19 Desember 2019. Kritikus sangat khawatir bahwa Modi berusaha untuk merebut India dari akar sekuler, demokratis dan mengubah bangsa ini dari 1,3 miliar orang menjadi negara agama, tanah air bagi umat Hindu. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Demonstran memegang plakat selama protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru, di Mumbai, India, 19 Desember 2019. Ribuan orang yang berunjuk rasa menyebut undang-undang kewarganegaraan ini untuk meminggirkan komunitas Muslim di India. REUTERS/Francis Mascarenhas

Petugas polisi menahan seorang demonstran saat melakukan protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru di Benteng Merah di Delhi, India, 19 Desember 2019. Mahkamah Agung India pada Rabu, 18 Desember 2019, menolak menghentikan implementasi undang-undang kewarganegaraan berdasarkan agama. Akan tetapi, Mahakah Agung berencana menggelar sidang sesi dengar pada 22 Januari 2020 untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan. REUTERS/Adnan Abidi