Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. Dalam aksi tersebut, aktivis KIARA melakukan penyegelan kantor KKP. TEMPO/Muhammad Hidayat

Spanduk dari aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menutupi pintu gerbang kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. Aksi penyegelan itu, merupakan sikap KIARA yang mempertanyakan kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo. TEMPO/Muhammad Hidayat

Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. Menurut KIARA, kebijakan yang dikeluarkan Edhy soal ekspor benih lobster dan penggunaan alat tangkap cantrang dinilai tidak berpihak kepada nelayan tradisional, skala kecil, pembudidaya ikan, serta aktor perikanan rakyat lainnya. TEMPO/Muhammad Hidayat

Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. KIARA juga menyoroti kebijakan Menteri Edhy yang dinilai mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana yang terdapat dalam izin benih lobster dan izin penggunaan cantrang yang akan dikeluarkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat