Mahasiswa berorasi di antara ban yang terbakar, di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, di Padang, Kamis 15 Oktober 2020. Mahasiswa tergabung dalam sejumlah organisasi seperti HMI, Kammi, GMNI, dan PMII, melaksanakan aksi protes mendesak bertemu Gubernur Sumbar dan meminta mencabut Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. ANTARA/Iggoy el Fitra

Mahasiswa dari sejumlah kampus melempar telur busuk saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, di Depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Kamis 15 Oktober 2020. Mereka dalam aksinya menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Perppu pengganti untuk Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Sejumlah anggota Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 15 Oktober 2020. Dalam unjukrasa tersebut mereka menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai hanya berpihak kepada pengusaha serta merugikan buruh dan pekerja. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

Sejumlah mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Banten yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bangkit (Gerbang) berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Bundaran Ciceri, Serang, Banten, Kamis 15 Oktober 2020. Mereka mendesak pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja karena dinilai merugikan pekerja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Sejumlah mahasiswa bermain domino saat mengikuti unjuk rasa penolakkan Undang-Undang Omnibus Law di Kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis 15 Oktober 2020. Dalam orasi unjukrasa tersebut mereka menuntut presiden mengeluarkan Perppu untuk menghentikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat kecil. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk saat unjuk rasa di depan monumen (Gerakan Banteng Nasional) GBN, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 15 Oktober 2020. Mahasiswa melakukan aksi damai menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR karena dinilai tidak memihak rakyat terutama buruh. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah