Petugas membersihkan makam yang ada di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menyederhanakan proses izin perpanjangan sewa makam di Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

Petugas membersihkan makam yang ada di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Hal itu dikarenakan proses birokrasi yang rumit dan dianggap mempersulit ahli waris. TEMPO/Muhammad Hidayat

Petugas membersihkan makam yang ada di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Saat ini, ahli waris mesti mendatangi beberapa kantor instansi pemerintah untuk mengurus izin perpanjangan sewa makam, yakni ke kantor pengurus tempat pemakaman umum, setelah ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan, terus mendatangi Bank DKI untuk membayar retribusi itu, dan kembali lagi mendatangi PTSP di kelurahan untuk melakukan konfirmasi pembayaran. TEMPO/Muhammad Hidayat

Petugas membersihkan makam yang ada di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Suzi Marsitawati mengatakan proses izin tersebut telah tertuang di Pergub tentang Pemakaman. TEMPO/Muhammad Hidayat

Petugas membersihkan makam yang ada di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Suzi berjanji akan membahas masukan Komisi D untuk memangkas proses izin perpanjangan sewa makam. Nantinya, Dinas Pertamanan akan mendorong adanya revisi Pergub Pemakaman. TEMPO/Muhammad Hidayat

Petugas membersihkan makam yang ada di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta khusunya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menyederhanakan proses izin perpanjangan sewa makam di Jakarta. Hal itu dikarenakan proses birokrasi yang rumit dan dianggap mempersulit ahli waris. TEMPO/Muhammad Hidayat