Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

TEMPO EKSKLUSIF
Koran Tempo
Majalah Tempo
BERLANGGANAN
Masuk Daftar

DPD dan KPK Kerja Sama Berantas Korupsi di Daerah

Editor

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) dan Ketua Komite I DPD Fachrul Razi di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut Firli Bahuri menyampaikan adanya tujuh titik rawan korupsi yang terjadi di sejumlah daerah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) dan Ketua Komite I DPD Fachrul Razi di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut Firli Bahuri menyampaikan adanya tujuh titik rawan korupsi yang terjadi di sejumlah daerah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

14 Desember 2021 00:00 WIB

Ketua Komite I DPD Fachrul Razi (kanan) bersama Ketua KPK Firli Bahuri melakukan rapat dengan DPD RI di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. Tujuh titik rawan korupsi di daerah yaitu proses rekrutmen promosi jabatan dan jual-beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, perizinan dan tata niaga, penyelenggaraan jaring pengaman sosial baik tingkat pusat maupun daerah, refocusing dana PEN, pengesahan RAPBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi (kanan) bersama Ketua KPK Firli Bahuri melakukan rapat dengan DPD RI di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. Tujuh titik rawan korupsi di daerah yaitu proses rekrutmen promosi jabatan dan jual-beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, perizinan dan tata niaga, penyelenggaraan jaring pengaman sosial baik tingkat pusat maupun daerah, refocusing dana PEN, pengesahan RAPBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

14 Desember 2021 00:00 WIB

Ketua Komite I DPD Fachrul Razi (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

14 Desember 2021 00:00 WIB

Ketua Komite I DPD Fachrul Razi (kanan) bersama Ketua KPK Firli Bahuri melakukan rapat dengan DPD RI di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi (kanan) bersama Ketua KPK Firli Bahuri melakukan rapat dengan DPD RI di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

14 Desember 2021 00:00 WIB

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti berfoto bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Komite I DPD Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti berfoto bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Komite I DPD Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

14 Desember 2021 00:00 WIB



KPKDPDFirli Bahuri

Foto Terkait

Foto Lainnya