Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Somasi Jokowi untuk yang Kedua Kali

Editor

Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.

7 Maret 2024 00:00 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.

7 Maret 2024 00:00 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.

7 Maret 2024 00:00 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.

7 Maret 2024 00:00 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengantaran somasi kedua untuk Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Kamis 7 Maret 2023. Pasca Somasi Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2024 lalu oleh puluhan organisasi masyarakat sipil dan individu, belum ada respon dan upaya korektif dari Istana untuk berkomitmen memperbaiki situasi demokrasi secara keseluruhan. Kesewenang-wenangan justru makin menjadi dan penyelenggaraan Pemilu pun makin carut-marut menjelang pengumuman hasil pada 20 Maret 2024 nanti. Oleh karena itu, Somasi Kedua akan dilayangkan ke Presiden Jokowi atas segala bentuk praktik ketidaknetralan dan keculasan sehingga berimplikasi pada buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. TEMPO/Subekti.

7 Maret 2024 00:00 WIB