Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selain Bupati Cirebon Sunjaya, Ini Kader PDIP yang Korupsi

Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi menjadi terdakwa penerima gratifikasi. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2018. Gratifkasi yang diterima Tasdi mencapai sekitar Rp 1,46 miliar dan USD 20 ribu selama kurun waktu 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi menjadi terdakwa penerima gratifikasi. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2018. Gratifkasi yang diterima Tasdi mencapai sekitar Rp 1,46 miliar dan USD 20 ribu selama kurun waktu 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

26 Oktober 2018 00:00 WIB

Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo menyerahkan diri setelah KPK menetapkan dirinya dan Wali Kota Blitar nonaktif, Samanhudi Anwar sebagai tersangka. Mantan Ketua DPC PDIP Blitar itu terjerat kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo menyerahkan diri setelah KPK menetapkan dirinya dan Wali Kota Blitar nonaktif, Samanhudi Anwar sebagai tersangka. Mantan Ketua DPC PDIP Blitar itu terjerat kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. TEMPO/Muhammad Hidayat

26 Oktober 2018 00:00 WIB

Wali Kota Blitar nonaktif, Muhammad Samanhudi Anwar harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Kader PDIP itu menyerahkan diri setelah pada 8 Juni 2018 lalu ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo. TEMPO/Imam Sukamto
Wali Kota Blitar nonaktif, Muhammad Samanhudi Anwar harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Kader PDIP itu menyerahkan diri setelah pada 8 Juni 2018 lalu ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo. TEMPO/Imam Sukamto

26 Oktober 2018 00:00 WIB

Bupati Ngada nonaktif, Marianus Sae terlibat kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kader PDIP yang terciduk KPK lewat OTT itu, diduga menerima suap sebesar Rp 4,1 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Ngada nonaktif, Marianus Sae terlibat kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kader PDIP yang terciduk KPK lewat OTT itu, diduga menerima suap sebesar Rp 4,1 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

26 Oktober 2018 00:00 WIB

Bupati Buton Selatan nonaktif, Agus Feisal Hidayat ditangkap KPK melalui OTT pada Juni 2018. Ia terlibat kasus suap proyek-proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Agus tercatat sebagai mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Buton Selatan nonaktif, Agus Feisal Hidayat ditangkap KPK melalui OTT pada Juni 2018. Ia terlibat kasus suap proyek-proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Agus tercatat sebagai mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. TEMPO/Imam Sukamto

26 Oktober 2018 00:00 WIB

Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kepala daerah ke-8 yang merupakan PDIP yang terciduk OTT KPK sepanjang tahun 2018. Sunjaya menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon. ANTARA
Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kepala daerah ke-8 yang merupakan PDIP yang terciduk OTT KPK sepanjang tahun 2018. Sunjaya menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon. ANTARA

26 Oktober 2018 00:00 WIB