Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi menjadi terdakwa penerima gratifikasi. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2018. Gratifkasi yang diterima Tasdi mencapai sekitar Rp 1,46 miliar dan USD 20 ribu selama kurun waktu 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo menyerahkan diri setelah KPK menetapkan dirinya dan Wali Kota Blitar nonaktif, Samanhudi Anwar sebagai tersangka. Mantan Ketua DPC PDIP Blitar itu terjerat kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. TEMPO/Muhammad Hidayat

Wali Kota Blitar nonaktif, Muhammad Samanhudi Anwar harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus suap proyek insfrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Kader PDIP itu menyerahkan diri setelah pada 8 Juni 2018 lalu ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Ngada nonaktif, Marianus Sae terlibat kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kader PDIP yang terciduk KPK lewat OTT itu, diduga menerima suap sebesar Rp 4,1 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Buton Selatan nonaktif, Agus Feisal Hidayat ditangkap KPK melalui OTT pada Juni 2018. Ia terlibat kasus suap proyek-proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Agus tercatat sebagai mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. TEMPO/Imam Sukamto

Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kepala daerah ke-8 yang merupakan PDIP yang terciduk OTT KPK sepanjang tahun 2018. Sunjaya menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon. ANTARA