Ketua tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta (tengah), bersama tim hukum saat akan membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK, di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. Dewan Pengawas KPK menerima kedatangan tim hukum PDI Perjuangan untuk memberikan klarifikasi pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta (kanan), bersama tim hukum saat akan membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK, di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. Dalam OTT KPK, diduga anggota PDI Perjuangan Harun Masiku memberikan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta (dua dari kanan), bersama tim hukum saat akan membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK, di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. Suap tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih 2019-2024. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta (tengah), bersama tim hukum saat akan membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK, di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kedua kanan) mengisi buku tamu setibanya di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. Kedatangan Tim Hukum DPP PDIP tersebut untuk melapor kepada Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kanan) berjalan menuju ruang pengaduan masyarakat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto