Widodo, salah satu guru Sekolah Luar Biasa (SLB) YAKETUNIS membaca buku sosialisasi pemilihan Walikota Kota Yogyakarta di aula SLB YAKETUNIS, Yogyakarta, 14 Desember 2016. Puluhan guru dan siswa SLB YAKETUNIS yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap mengikuti penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. TEMPO/Pius Erlangga

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso berbincang dengan salah satu dari 35 tersangka pengedar dan pemakai Narkoba jenis sabu dan ekstasi saat diekspose di Polrestabes Semarang, 14 Desember 2016. Ke-35 tersangka merupakan kurir dari dua napi di LP Pekalongan dan LP Kedungpane, Semarang. Budi Purwanto

Calon wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Sylviana Murni menyalami anak-anak saat menghadiri peringatan maulid nabi Muhammad SAW di Tanah Koja, Jatinegara, Jakarta, 14 Desember 2016. Dalam kunjungannya, ia juga berjani akan memberi santunan kepada lansia sebesar lima juta rupiah setahun. TEMPO/Ilham Fikri

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyapa warga saat melakukan blusukan ke pemukiman warga di kawasan Mampang, Jakarta, 14 Desember 2016. Dalam blusukan tersebut AHY mendengar aspirasi dan masukan warga untuk Jakarta yang lebih baik. TEMPO/M Iqbal Ichsan

Sebuah mobil yang diduga merupakan salah satu barang bukti OTT di parkir di Gedung KPK, Jakarta, 14 Desember 2016. Mobil Toyota Fortuner bernopol B 15 DIL warna hitam itu diduga barang bukti dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas lembaga antirasuwah KPK terhadap pejabat Badan Kemanan Laut (Bakamla) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan di sektor kelautan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto