Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 26 September 2018. Syahri Mulyo hanya tiga menit merasakan menjadi Bupati Tulungagung sebelum dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Imam Sukamto

Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) melantik Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (kiri), dan pelaksana tugas Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (tengah), di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 25 September 2018. Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo resmi menjabat pelaksana tugas Bupati Tulungagung menggantikan Syahri Mulyo, yang sedang menyelesaikan masalah hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi. ANTARA/Aprillio Akbar

Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (tengah), bersama pelaksana tugas Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (kanan), membacakan sumpah jabatan saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023 di Jakarta, Selasa, 25 September 2018. Syahri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek di Kabupaten Tulungagung. ANTARA/Aprillio Akbar

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (kedua kanan), disaksikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) dan pelaksana tugas Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (kanan), saat pelantikan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 25 September 2018. KPK menduga Syahri Mulyo menerima duit Rp 2,5 miliar terkait dengan proyek jalan dari seorang kontraktor. ANTARA/Aprillio Akbar

Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (kedua kiri), dengan pengawalan petugas bergegas menuju rumah tahanan KPK setelah mengikuti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 25 September 2018. ANTARA/Aprillio Akbar